“PEMBANGUNAN 5 TAHUN TERAKHIR DI INDONESIA” & “NEGARA-NEGARA ASEAN”

11 Agu

BAB I

PEMBANGUNAN DI INDONESIA SELAMA 5 TAHUN TERAKHIR

I.                   Pembangunan di Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dari 7,1 tahun pada tahun 2003 menjadi sebesar 7,50 tahun pada tahun 2008, menurunnya proporsi buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dari 10,21 persen pada tahun 2004 menjadi 5,97 persen pada tahun 2008, serta meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI/sederajat pada tahun 2004 sebesar 94,12 persen meningkat menjadi 95,14 persen pada tahun 2008, dan APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2004 adalah sebesar 81,22 persen meningkat menjadi 96,18 persen pada tahun 2008. Sementara itu, APK SMA/SMK/MA/sederajat dan APK pendidikan tinggi pada tahun 2004 masing-masing mencapai sebesar 49,01 persen dan 14,62 persen meningkat menjadi 64,28 persen dan 17,75 persen pada tahun 2008.

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kualifikasi guru dan dosen terus ditingkatkan, antara lain, melalui pelaksanaan program kualifikasi dan sertifikasi guru dan dosen sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Dalam kurun waktu 2006 sampai dengan 2009, program ini telah berhasil meningkatkan persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik D4/S1 menjadi sebesar 24,6 persen untuk SD, 24 persen untuk MI, 73,4 persen untuk SMP, 58 persen untuk MTs, 91,2 persen untuk SMA, 85,8 persen untuk SMK, dan 77 persen untuk MA.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan tata kelola pendidikan dilakukan berbagai perbaikan manajemen pendidikan yang ditujukan untuk memantapkan manajemen pelayanan pendidikan dan memberdayakan sekolah melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah dilakukan penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif sesuai dengan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Tahunan dan Permendiknas Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Koordinasi dan Pengendalian Program. Pada jenjang pendidikan tinggi, upaya pengembangan sistem yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 1990-an melalui pembiayaan berbasis kompetisi seperti hibah bersaing di perguruan tinggi (PT). Sebuah kemajuan penting telah terjadi terkait upaya pelembagaan otonomi yang lebih luas dan mendorong satuan pendidikan untuk secara lebih profesional melakukan pengelolaan menuju efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Pemerintah juga melakukan banyak bantuan dan program-program untuk menunjang terjadinya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk merasakan pendidikan dengan program-program beasiswa atau dana pendidikan di berbagai jenjang pendidikan seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Bidik Misi, BBM, PPA dan beasiswa-beasiswa lainnya. Selain itu, masih banyak beasiswa-beasiswa dari Badan Usaha Milik Negara dan Swasta yang memberikan bantuan dana untuk pendidikan.

A.    Beasiswa

Selama lima tahun ini, dana internasional untuk program beasiswa Indonesia mencapai Rp 4,284 triliun. Sekitar 60 persen lebih beasiswa itu diberikan dalam bentuk grant atau hibah, sedangkan sisanya berbentuk pinjaman, dan disediakan Pemerintah Indonesia serta sumber domestik lainnya.

Dari hasil Survei Pemetaan Program Beasiswa Luar Negeri di Indonesia yang dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Beasiswa Luar Negeri yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa 10 Maret 2010 yang didukung Pemerintah Australia melalui AusAID dan Kedutaan Besar Belanda, ditemukan ada lebih dari 7.250 beasiswa yang disediakan oleh luar negeri dalam lima tahun terakhir ini bagi Indonesia. Adapun di dalam negeri, pemerintah menyediakan 1.921 beasiswa, yang paling besar disediakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pada tahun ini menyediakan 700 beasiswa.

Adapun negara yang memberikan donasi yang besar adalah Australia, disusul Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda. Pemanfaatan beasiswa luar negeri itu umumnya untuk bidang studi ekonomi, keuangan, dan perdagangan (23 persen), kebijakan publik dan administrasi pemerintahan (24 persen), sains dan teknologi (20 persen), serta bidang pendidikan (12 persen).

  1. B.     Pendidikan Profesi Guru

Pendidikan profesi guru bagi sarjana pendidikan dan nonpendidikan mulai dibuka September 2009. Pendaftaran calon guru yang hendak ikut pendidikan profesi ini dibatasi 40.000-50.000 orang yang ditetapkan pemerintah kota atau kabupaten. Pendidikan profesi guru tersebut, untuk mengantisipasi kebutuhan guru baru karena banyak guru yang akan pensiun.

Namun jumlah calon guru yang boleh ikut dibatasi dan diseleksi sesuai dengan kuota yang disediakan pemerintah pusat dan daerah. Pendidikan profesi guru taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD) dilaksanakan selama enam bulan, sedangkan pendidikan profesi guru untuk mata pelajaran di tingkat SMP, SMA dan SMK berlangsung selama satu tahun. Adanya guru profesional ini diharapkan bisa membawa perubahan dalam pembelajaran di kelas. Sebagai konsekuensinya, pemerintah mengalokasikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok PNS setiap bulan bagi guru negeri dan swasta. Pada tahun 2008 pemerintah mengalokasikan tunjangan profesi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik senilai Rp 2,9 triliun.

  1. C.    Mendiknas Meluncurkan TBM@Mall

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meluncurkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Pusat Perbelanjaan atau disebut TBM@Mall pada Minggu 2 Mei 2010 di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta. Sebagai upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat agar gemar belajar dan membaca. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mendekatkan TBM di pusat-pusat fasilitas publik yang semakin semarak. Dengan adanya TBM@Mall, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat, serta lebih fleksibel meskipun hanya sambil berbelanja atau jalan-jalan di mall. Tidak hanya di Jakarta, TBM@Mall akan hadir di Bandung, Surabaya, Jawa Tengah, Makasar, dan seluruh wilayah negeri ini. Untuk wilayah Jakarta, TBM@Mall akan hadir diantaranya di Blok M Mall dan Plaza Semanggi.

  1. D.    Indonesia Kirim Dosen Muda Untuk Mendalami Pendidikan Matematika Realistik di Belanda

Melalui program beasiswa Studeren in Nederland (StuNed), Indonesia mengirimkan 13 dosen muda untuk mendalami pendidikan matematika realistik selama 12 bulan di Freudenthal Institute, University of Utrecht, Belanda.

Para dosen dilepas secara resmi pada hari Jumat, 5 Februari 2010, oleh Marrik Bellen, Direktur Nuffic-Neso Indonesia didampingi oleh Direktur Ketenagaan Dikti Bapak Muchlas Samani di kantor Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, Senayan, Jakarta. Yang sebelumnya selama 8 bulan terakhir para dosen tersebut belajar bahasa Inggris dan mata kuliah dasar pada Program Magister Pendidikan Matematika Program Pasca Sarjana di Unsri Palembang sebanyak 7 orang dan di Unesa Surabaya sebanyak 6 orang.

Program Master Pendidikan Matematika Realistik (PMR) atau International Master Program om Mathematics Education (IMPoME) adalah hasil kerjasama cost sharing antara Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) dan Nuffic-Neso Indonesia. Setelah selesai mendalami pendidikan di Utrecht, mereka akan kembali ke Indonesia untuk melakukan penelitian selama enam bulan dan kegiatan penelitian ini akan dibiayai oleh beasiswa Dikti.

Program ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan matematika di sekolah dasar di Indonesia dengan memberikan beasiswa kepada para dosen pendidikan matematika di lembaga pendidikan keguruan untuk mempelajari PMR atau Realistic Mathematics Education (RME) dinegeri asalnya Belanda, dimana salah satu ahlinya adalah Hans Freudenthal.

Program IMPoME ini merupakan kerjasama pertama antara Neso dan Dikti yang direncanakan berlangsung kurang lebih 5 tahun dengan tujuan utamanya adalah untuk mendukung program implementasi dan diseminasi PMRI yang telah tersebar di 18 provinsi yang terbukti dapat membuat anak menjadi senang dengan matematika yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran matematika di sekolah. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu program studi pendidikan matematika di Unesa dan Unsri karena dapat bekerjasama dengan University Utrecht yang merupakan universitas terbaik di belanda dan masuk di jajaran 50 besar dunia. (AND)

II.               Pembangunan di Bidang Politik

Pembangunan di Bidang Politik dapat dilihat dari berkembangnya lembaga-lembaga yang mendukung jalannya pemerintahan yang lebih baik di Indonesia seperti Lembaga Survei Indonesia, KPK, dan berkembangnya program-program partai politik yang ada.

Lembaga Survei

Lembaga Survei Indonesia (LSI) didirikan oleh YAYASAN PENGEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA (YPDI) pada bulan Agustus 2003, bersifat independen, non-partisan atau tidak berafiliasi pada partai politik maupun tokoh atau kelompok yang terlibat dalam kontestasi politik, dan nirlaba. LSI didirikan oleh tokoh-tokoh yang tepercaya independensinya, profesional, dan pro-demokrasi. Merupakan lembaga riset opini publik, yang kemudian menjadi lembaga riset yang terkemuka di Indonesia. Riset yang dilakukan terutama yang terkait dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum nasional maupun daerah dan pembuatan kebijakan publik.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan 2 (dua) jenis survei: 1) Survei Publik (non-komersial) yang dilakukan atas permintaan lembaga-lembaga publik, baik domestik maupun international dan untuk dipublikasikan. Survei ini berskala nasional dan dilakukan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. 2) Survei Komersial yang dilakukan atas permintaan individu, kelompok atau lembaga swasta lainnya. Hasil survei ini sepenuhnya untuk klien dan tidak dipublikasikan kecuali klien bersangkutan menghendakinya. Omibus: pertanyaan titipan. Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menyediakan jasa ‘menitipkan pertanyaan’ yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan klien. Ini adalah cara praktis untuk mendapatkan data survei berskala nasional maupun lokal dengan biaya lebih murah.

Fokus pada perilaku pemilih dalam pemilihan umum nasional (anggota legislatif dan presiden) maupun daerah (Pilkada). Evaluasi publik atas kinerja lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun yudikatif pada tingkat nasional maupun daerah (DT I dan DT II). Evaluasi atas kinerja Parpol, kelompok-kelompok kepentingan, Ormas atau civil society. Preferensi publik atas kebijakan-kebijakan publik nasional maupun daerah Evaluasi publik atas hubungan antar negara dan masalah-masalah internasional.

Partai Politik

Selain itu juga terdapat perkembangan Partai Politik. Menurut catatan terakhir [pada bulan Agustus 2002] terdapat 204 partai politik yang telah terdaftar sebagai badan publik di Departemen Kehakiman dan HAM. Sebagian dari partai ini mungkin hanya tinggal nama saja sedangkan pengurus dan anggotanya pindah ke partai lain. Bila ditinjau dari sejarah ideologi kepartaian di Indonesia sesungguhnya jumlah partai politik yang memiliki basis pendukung paling banyak antara 5 sampai 10 partai politik, yaitu partai-partai politik yang mempunyai basis ideologi keislaman dari berbagai spektrum, ideologi nasionalisme dari berbagai spektrum, ideologi sosialisme dari berbagai spektrum, ideologi kekristenan dari berbagai spectrum, dan ideologi kedaerahan. Dari pengalaman Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 juga dapat disimpulkan bahwa partai politik yang memiliki basis sosial yang kuat hanyalah lima partai politik.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab mengapa begitu banyak partai politik didirikan ialah kemunculan persepsi dan penilaian dari sebagian politisi bahwa partai politik yang sudah ada, khususnya yang telah memiliki kursi dalam jumlah memadai di DPR, tidak memiliki ideologi (platform partai) yang jelas. PDIP misalnya dianggap tidak mewakili ideologi nasionalisme-marhaen karena itu dibentuklah partai politik lain (lebih dari enam partai) yang diklaim lebih mencerminkan ideologi nasionalisme-marhaen. PBB dianggap tidak terlalu mencerminkan Masyumi sehingga dibentuklah sejumlah partai lain yang mengklaim diri penerus ideologi Masyumi. PKB dipersepsi tidak mewakili ‘ideologi’ Islam tradisional NU, karena itu didirikanlah sejumlah partai lain yang diklaim lebih mewakili ‘ideologi’ NU. Partai Golkar dipandang tidak lagi mengedepankan wawasan kebangsaan sehingga dibentuklah sejumlah partai lain yang berwawasan kebangsaan, dan lain sebagainya.

III.           Pembangunan di Bidang Hukum

Pembangunan di Bidang Hukum salah satunya dapat dilihat dari pencapaian kerja lembaga-lembaga yang membantu jalannya proses per hukuman di Indonesia seperti KPK (Komisi Pemberantas Korupsi).

Secara total, di bidang penindakan, pada tahun ini KPK melakukan 52 kegiatan penyelidikan, 62 penyidikan, dan 55 kegiatan penuntutan. Baik kasus baru, maupun sisa penanganan pada tahun sebelumnya. Juga melakukan eksekusi terhadap 35 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari kegiatan-kegiatan penindakan tersebut, sebanyak 170 miliar rupiah lebih telah dimasukkan ke kas negara, baik berupa uang pengganti hasil tindak pidana korupsi, hasil sitaan, hasil lelang barang rampasan, maupun denda. Selain penindakan dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebagai trigger mechanism, KPK juga secara aktif meningkatkan fungsi koordinasi dan supervisinya. Termasuk dalam kasus mafia pajak yang heboh belakangan ini.

Tak hanya dalam hal penegakan hukum, koordinasi dan supervisi juga dilakukan dalam rangka penyelamatan potensi kerugian negara dengan fokus utama pada penertiban barang dan aset milik negara. Publik mungkin masih belum banyak yang mengetahui, bahwa sejak dibentuknya tim khusus yang menangani penertiban aset ini, tak kurang dari 2,5 triliun rupiah potensi kerugian negara berhasil dicegah. Untuk tahun ini, nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai lebih dari 500 miliar rupiah.

Di sektor pencegahan, perbaikan dan peningkatan kualitas karakter dan sistem menjadi salah satu fokus utama. Lubang-lubang yang memungkinkan munculnya kesempatan melakukan korupsi dan karakter diri yang berpotensi untuk menginginkan kekayaan dengan cara mencuri yang bukan haknya, coba terus direduksi.

Peningkatan karakter dilakukan dengan mendorong tertanamnya 9 nilai antikorupsi yang telah dirumuskan sebelumnya melalui pendidikan. Pendidikan Antikorupsi didorong untuk dapat dilaksanakan melalui sisipan mata pelajaran. Untuk itu, KPK telah menggandeng kementerian pendidikan nasional agar dapat diterapkan secara luas. KPK telah menyerahkan buku-buku antikorupsi untuk siswa TK, SD, SMP dan SMU kepada kemendiknas. Termasuk di dalamnya adalah panduan guru dalam mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada murid. Buku tersebut diharapkan dapat disempurnakan oleh kemendiknas dan dijadikan sebagai bahan ajar tahun 2011 dan seterusnya. Pembentukan budaya antikorupsi terus dikembangkan KPK dengan menyediakan sarana informasi dan medium pembelajaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Salah satunya melalui Pembangunan Anti Corruption Learning Center (ACLC) yang diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan budaya antikorupsi.

Dalam hal peningkatan transparansi abdi negara, KPK pada tahun ini menggulirkan program bernama Pusat Pengendalian Gratifikasi (PPG). Program ini dilatarbelakangi analisis terhadap minimnya jumlah pelaporan gratifikasi yang masuk ke KPK yang kemungkinan disebabkan ketidaktahuan, kendala jarak, dan keengganan psikologis untuk berurusan dengan KPK.
Dengan adanya PPG yang dibangun di setiap instansi, diharapkan aparat negara, baik di pusat maupun daerah, tak lagi sungkan untuk melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Jika ada pejabat negara yang menerima gratifikasi, yang bersangkutan cukup melaporkan ke unit pengendalian gratifikasi (UPG) di instansi tersebut. UPG inilah yang secara periodik akan melaporkan gratifikasi itu kepada KPK. Pilot project program ini di Pertamina telah berjalan dengan baik. Tak kurang dari 250 laporan diterima hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun.

Sedangkan upaya perbaikan sistem dilakukan dengan melakukan kajian dan memberikan saran perbaikan serta pemantauan kepada instansi terkait implementasi dari saran perbaikan yang diberikan. Di antara kajian yang dilakukan tahun ini adalah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. KPK menganggap penting sektor ini. Selain karena menyangkut jumlah jamaah yang besar, juga melibatkan dana yang besar. Ada sekitar 22 triliun rupiah yang dikelola di sana. Juga dilakukan kajian terhadap Sistem Pengawasan dan Pelayanan Cukai. Sektor ini dinilai penting, karena hampir 57 triliun menyumbang terhadap penerimaan negara.

Sekurangnya pada 2010 ini ada 10 provinsi yang menjadi perhatian KPK, yaitu:, Bandung, Jakarta, Medan, Palembang, Lampung, Semarang, Surabaya, Manado, Samarinda dan Makassar. Semangat dan kesungguhan instansi-instansi publik pun terus didorong agar dapat meningkatkan kualitas layanannya kepada masyarakat terus ditingkatkan. Salah satunya dengan pencanangan zona integritas di beberapa kota.
KPK menfasilitasi pemberian akses informasi seluas-luasnya kepada masyakarat agar dapat lebih memahami bahaya korupsi.  Sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai metode dan cara pemberantasan korupsi. Salah satunya dilakukan dengan meluncurkan  Anti-Corruption Clearing House (ACCH) Portal hasil kerja sama teknis dengan  Deutsche Gessellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH Jerman.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dilakukan untuk mempermudah sarana pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dengan adanya KPK WistleBlower System (KWS). Sebuah peranti berbasis internet yang dapat digunakan masyarakat untuk mengadukan dugaan tindak pidana korupsi secara mudah, cepat, dan rahasia. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPK sebagai badan publik juga telah mengimplementasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah dibentuk. Pengkategorian informasi pun dilakukan. Seraya secara bertahap meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi publik lainnya. Hal ini dilakukan, karena sudah sejak awal, KPK berkomitmen mengusung asas keterbukaan.

Pelaksanaan dan capaian kinerja 2010:

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

  • Dalam rangka meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK melakukan upaya persuasif di antaranya: menjalin kerja sama dengan enam kementerian/lembaga dan melakukan bimbingan teknis sebanyak 128 kali dan kegiatan asistensi sebanyak 52 Kali kepada 5.168 peserta dari berbagai instansi di pusat dan daerah. Jumlah tersebut di luar bimbingan teknis yang sifatnya rutin dilaksanakan di gedung KPK yaitu sebanyak 15 kali kepada 252 PN. Hingga akhir 2010, jumlah PN yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 118.179 orang.
  • Terkait dengan upaya peningkatan kepatuhan dan pengelolaan LHKPN, KPK  telah menambah 3 kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Search And Rescue Nasional, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
  • KPK melakukan klarifikasi terhadap 422 PN dan pemeriksaan substantif sebanyak 50 PN dengan 100% rekomendasi atas hasil pemeriksaan LHKPN telah ditindaklanjuti.

Gratifikasi

  • Telah melakukan penanganan gratifikasi yang dilaporkan, mulai dari penerimaan pelaporan, klarifikasi, verifikasi, hingga penetapan status gratifikasi. Jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK pada 2010 berjumlah 361 laporan, dengan rincian:
    1. Ditetapkan sebagai milik negara, terdiri dari uang sejumlah Rp 2.830.702.990,00 dan barang senilai Rp 252.137.000,00 dan RMB 3.200,00.
    2. Ditetapkan sebagai milik penerima yang terdiri dari uang sejumlah Rp 12.941.373.700,00; USD 51.618,07; SGD 2.663,00; AUD 230,00; JPY 210.000,00; EUR 510,00; RM 250,00; HKD 2.000,00; GBP 210,00; VND 10.000,00 dan barang senilai Rp 1.633.052.350,00.
  • Selama 2010 dilakukan 41 kali penelaahan, 21 kali pemeriksaan, dan 2 kajian atas dasar penugasan khusus.
  • Untuk meningkatkan kesadaran pelaporan gratifikasi, KPK melakukan sosialisasi tentang gratifikasi kepada lembaga negara, kementerian/departemen, pemda, BUMN, perusahaan swasta, dan LSM serta diseminasi form gratifikasi dan perangkat lainnya kepada pemerintah provinsi dan kota/kabupaten.

Pendidikan dan pelayanan masyarakat

  • Pendidikan Antikorupsi: Melaksanakan  Training of Trainer (TOT) Pendidikan Antikorupsi untuk para guru dan mahasiswa bagian dari implementasi modul pendidikan antikorupsi. TOT dilaksanakan antara lain di: Samarinda, Surabaya, Semarang, Bolaang Mongondow Utara, Biak Numfor, Yogyakarta, Palembang, Makassar dan Bandung. Sedangkan untuk mahasiswa dilaksanakan di di Cianjur, Medan, Palu, Pamekasan, Jember, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto,  Mataram, Padang, Medan, Palangkaraya, Jayapura, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Bandung, Serang dan Gorontalo serta kota-kota lain. KPK dan  tim menyusun sebuah model Diseminasi Model Pembelajaran Pendidikan Antikorupsi terintegrasi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SD, SMP dan SMA di beberapa kota, antara lain Medan, Banjarmasin, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Malang, Palembang dan Bogor.
  • KPK mendorong pembentukan komunitas antikorupsi dan melibatkan komunitas tersebut dalam kegiatan bersama sebagai wujud penguatan eksistensi masyarakat melawan korupsi.
  • Zona integritas: dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, di tahun 2010 dicanangkan program Zona Integritas. Kriteria terwujudnya Zona Integritas di daerah adalah:
    • Terbentuknya Zona Antikorupsi pada Layanan Publik
    • Terimplementasinya Modul Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah
    • Terbangunnya Komunitas Antikorupsi di Masyarakat
  • Pengembangan: Anticorruption Learning Center (ACLC) sebagai medium masyarakat untuk mendapatkan pendidikan antikorupsi
  • Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan dana BOS:  Seiring dengan kebijakan pemerintah yang akan mendistribusikan dana BOS langsung ke daerah, dirasa penting untuk mensosialisasikan mengenai apa dan bagaimana pemanfaatan dana BOS serta pengawasannya di lapangan, melalui program Anak Cerdas Aset Bangsa. Untuk itu, KPK telah membangun sistem pengawasan melalui sms premium 9123 yang akan menampung pengaduan masyarakat terkait penggunaan dana BOS.

Penelitian dan pengembangan

  • Penelitian: Melakukan survei dan studi dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan korupsi, di antaranya: Survei Integritas Layanan Sektor Publik 2010, Survei Persepsi Masyarakat 2010, Penilaian Inisiatif Antikorupsi di Instansi Pemerintah 2010,
  • Pengembangan: Tindak Lanjut Hasil Survei Integritas Layanan Sektor Publik 2009 pada Instansi Pemerintah dengan Skor Rendah, dan pengembangan lainnya terkait impelementasi reviuw UNCAC dan Pengembangan Perpustakaan KPK.
  • Kajian Sistem dan Kebijakan: terkait sistem penyelenggaraan haji, Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Dirjen Planologi, Kajian Conflict of Interest (CoI), Kajian Gratifikasi dan Buku Saku Memahami Gratifikasi, Coruption Impact Assessment: Titik Korupsi dalam Lemahnya Kepastian Hukum pada Kawasan Hutan, Analisis terhadap Aturan Terkait Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kajian Dana Bantuan Sosial, Kajian Biaya Menjadi Kepala Daerah dan Potensi Korupsinya
  • Pengembangan atas hasil kajian sistem: Sistem Penempatan dan Pemulangan TKI, Sistem Perpajakan, Sistem Perbendaharaan, Sistem Pengelolaan Anggaran, Sistem Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan, Sistem Penyelenggaraan Jalan Nasional, Pengelolaan Dana Abadi Umat, Trafo pada PT. PLN (Persero), Jalan Nasional pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum,  Alat Kesehatan (Alkes) pada Kementerian Kesehatan,

Pembentukan dan Pengembangan Kerja Sama

  • Pada level nasional: menjalin kerja sama dengan berbagai instansi daerah dan pusat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM. Telah dilaksanakan 26 kegiatan yang melibatkan instansi terkait, universitas dan civitas akademika, organisasi masyarakat, maupun dengan tokoh masyarakat. KPK Menyelenggarakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK), mengundang instansi pemerintah dan lembaga negara untuk melaporkan perkembangan pemberantasan korupsi yang dilakukan sesuai tupoksi masing-masing.
  • Dalam lingkup internasional: meliputi pengembangan jaringan kerja sama bilateral dan multilateral, kehadiran dalam forum-forum internasional, capacity building, advokasi, koalisi, dan upaya dalam penggalangan donor, kerja sama bantuan hukum timbal balik antarnegara (mutual legal assistance), dan ekstradisi (extradition). KPK menambah kerja sama formal (MoU) dengan 2 lembaga internasional dari 2 negara.

Penyelamatan Aset/Kekayaan Negara

Pada bidang pencegahan, KPK melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penyelamatan aset/kekayaan negara, yaitu:

  • Penertiban Barang Milik Negara

Tim Penertiban Barang Milik Negara (TPBMN) yang bertugas melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi pelaksanaan inventarisasi penertiban barang milik negara di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN dan pemerintah daerah selama 2010 berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebagai akibat pengalihan hak BMN yang dapat dicegah, nilainya mencapai Rp526.266. 022.256,00 sesuai penilaian dari Departemen Keuangan (DJKN).

Pengaduan Masyarakat

Pada 2010, KPK menerima pengaduan masyarakat:

  • Laporan masuk    : 5.884
  • Telah ditelaah        : 5.761
  • Indikasi TPK        : 747 ( 698 ditindaklanjuti internal KPK, 49 dikoordinasikan dengan instansi lain)
  • Bukan TPK atau tidak memiliki data lengkap: 3.455
  • Dimintakan keterangan tambahan: 1.559

Dari 49 pengaduan yang telah dikoordinasikan dengan instansi terkait, terdistribusi:

  • BPK: 23 (46,94%)
  • Itjen dan LPND: 15 (30,61%)
  • BPKP: 5 (10,20%)
  • Bawasda: 5 (10,20%), dan
  • Kepolisian: 1 (2,04%)

Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Diselamatkan

Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan dan telah disetorkan ke Kas Negara/Kas Daerah periode 1 Januari s.d. 20 Desember 2010 yang berasal penanganan kasus/perkara TPK adalah sebesar Rp175.995.326.652,00 terdiri dari:

Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi sebesar Rp173.012.124.563,00
Pendapatan jasa lembaga keuangan/jasa giro sebesar Rp5.913.190,00
Pendapatan Gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp2.977.288.899,00

 

 
  1. IV.           Pembangunan di Bidang Ekonomi

Saat ini PDB per kapita Indonesia sudah berada di kisaran 2.500 dollar AS-2.900 dollar AS. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), PDB per kapita Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Secara historis partumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 yang mencapai 4,5 persen membuat pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2009 naik menjadi Rp 24,3 juta atau setara dengan 2.590,1 dollar AS. Tahun 2008, PDB per kapita Rp 21,7 juta atau senilai 2.269,9 dollar AS, sedangkan pada tahun 2007 hanya 1.964,3 dollar AS.

Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu lima tahun (2005-2009) diperkirakan rata-rata sekitar 5,7% per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 1,4%, pendapatan riil per kapita tahun 2009 diperkirakan meningkat menjadi 1,2 kali dibandingkan dengan tahun 2004. Untuk mencapai tingkat pertmbuhan tersebut, dibutuhkan total investasi yang diperkirakan meningkat menjadi 2,4 kali dari periode lima tahun sebelumnya dengn peranan investasi swasta yang meningkat dari 78% menjadi 84%, sedangkan investasi pemerintah turun dari 22% menjadi 16% dalam kurun waktu yang sama. Investasi dibiayai dari tabungan dalam dan luar negeri, peran sumber pembiayaan dari luar negeri diperkirakan berangsur-angsur meningkat menjadi 0,9% dalam tahun 2009 dari negative 6,8% dalam tahun 2005. Investasi diperkirakan tumbuh 9,9%, konsumsi masyarakat 3,9%, pengolahan non migas 8,0%, pertanian 2,1%, serta ekspor barang dan jasa 7,8% per tahun.

V.               Pembangunan di Bidang Sosial Budaya

Berbagai upaya pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama telah meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang, antara lain, ditandai dengan membaiknya derajat kesehatan dan taraf pendidikan penduduk yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara komposit, peningkatan kualitas SDM ditandai oleh makin membaiknya indeks pembangunan manusia (IPM) atau human development index (HDI) yang merupakan indikator komposit status kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup saat lahir, taraf pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf

penduduk dewasa dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi, serta taraf perekonomian penduduk yang diukur dengan pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli (purchasing power parity).

Human development report (HDR) tahun 2009 mengungkapkan IPM Indonesia meningkat dari 0,711 pada tahun 2004 menjadi 0,734 pada tahun 2007, seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.1. Peningkatan IPM ini tidak disertai dengan peningkatan peringkat Indonesia, yang pada tahun 2009 peringkatnya masih tetap rendah, yaitu 111 dari 182 negara. Demikian juga dengan gender-related development index/GDI atau indeks pembangunan gender (IPG) Indonesia, yang dihitung berdasarkan variabel yang sama dengan IPM menurut jenis kelamin, mengalami peningkatan dari 0,704 pada tahun 2004 menjadi 0,726 pada tahun 2007. Namun, bila dilihat peringkatnya Indonesia masih berada pada peringkat ke-93 dari 155 negara.

 

 

 

Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya. Pengembangan kebudayaan yang diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur dalam periode 2004−2009 telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan pada periode 2010–2014. Berbagai kemajuan yang dicapai, di antaranya adalah semakin pulih dan terpeliharanya kondisi aman dan damai dilihat dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok masyarakat, serta semakin kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal ini ditunjukkan, antara lain, oleh:

(1) semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya kesadaran keragaman budaya yang ditandai oleh menurunnya eskalasi konflik/perkelahian antarkelompok warga di tingkat desa (dari 2.583 desa pada tahun 2003 menjadi 1.235 desa (109,2 persen) pada tahun 2008; BPS, Podes 2008);

(2) tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya yang ditandai dengan perkembangan persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi1 (79,22 persen); persentase persepsi masyarakat terhadap kegiatan gotong royong2 (84,6 persen), serta persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan tolong-menolong antarsesama warga3 (90,4 persen) (BPS, Susenas 2006);

(3) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air;

(4) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman yang ditandai oleh penyelenggaraan berbagai pameran, festival, pagelaran, dan pentas seni dan film, pemberian penghargaan di bidang seni dan film, serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara internasional sebagai bentuk promosi kesenian nasional Indonesia;

(5) tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan masyakarat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia, meningkatnya upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs, serta berkembangnya peran dan fungsi museum sebagai sarana rekreasi dan edukasi; dan

(6) meningkatnya kerjasama yang sinergis antarpihak terkait dalam upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

 

 

BAB II

ASEAN

A. SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA ASEAN

ASEAN adalah kepanjangan dari Association of South East Asia Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok8 Agustus1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh IndonesiaMalaysiaFilipinaSingapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Gedung sekretarian ASEAN berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

Pemrakarsa ASEAN:

1. Perwakilan Indonesia          : Adam Malik
2. Perwakilan Malaysia           : Tun Abdul Razak
3. Perwakilan Thailand           : Thanat Koman
4. Perwakilan Filipina             : Narcisco Ramos
5. Perwakilan Singapura         : S. Rajaratnam

Sedangkan terdapat negara-negara lain yang bergabung kemudian ke dalam ASEAN sehingga total menjadi 10 negara, yaitu :

1. Brunei Darussalam tangal 7 Januari 1984
2. Vietnam tangal 28 Juli 1995
3. Myanmar tangal 23 Juli 1997
4. Laos tangal 23 Juli 1997
5. Kamboja tangal 16 Desember 1998

Walaupun Kamboja sudah menjadi anggota ASEAN bersama sama Myanmar dan Laos, Kamboja terpaksa menarik diri disebabkan masalah politik dalam negara tersebut. Namun, dua tahun kemudian Kamboja kembali masuk menjadi anggota ASEAN pada 30 April 1999.

Informasi Umum :

  • Himne: “The ASEAN Way
  • Lokasi Sekretariat : Jakarta
  • Sekretaris Jendral : Surin Pitsuwan
  • Total Wilayah :4.480.000 km2
  • Populasi Total (2004) : 592.000.000
  • Kepadatan : 122,3 jiwa / km2

 

Demografi

  • Penduduk asli Asia Tenggara terdiri dari berbagai macam suku yang jumlahnya sangat banyak.

Kamboja

suku Khmer (94%), Tionghoa (4%), suku Vietnam (1%), lainnya (kebanyakan suku Cham) (1%)

Laos

Lao Daratan Rendah (56%), Lao Theung (34%), Lao Soung (10%)

Myanmar

suku Burma (68%), Shan (9%), Karen (6%), Rakhine (4%), lainnya (termasuk suku Tionghoa dan Indo-Arya) (13%)

Thailand

suku Thai (75%), Tionghoa (14%), suku Melayu (4%), Khmer (3%), lainnya (4%)

Vietnam

suku Vietnam (88%), Tionghoa (4%), Thai (2%), lainnya (6%)

Brunei

Melayu (69%), Tionghoa (18%), suku pribumi Brunei (6%), lainnya (7%)

Filipina

Filipino (80%), Tionghoa (10%), Indo-Arya (5%), bangsa Eropa dan Amerika (2%), Arab (1%), lainnya (2%)

Indonesia

suku Jawa (41,7%), suku Sunda (15,4%), suku Melayu(Riau,Palembang) (3,4%), suku Madura (3,3%), suku Batak (3.0%), suku Minangkabau (2,7%), suku Betawi (2,5%), suku Bugis (2,5%), suku Banten (2,1%), suku Banjar (1,7%), suku Bali (1,5%), suku Sasak (1,3%), suku Makassar (1,0%), suku Cirebon (0,9%), suku Tionghoa (0,9%), suku Aceh (0,43%), suku Toraja (0,37%), sisanya ratusan suku kecil dari Rumpun Melanesia dan Melayu-Polinesia.

Malaysia

Melayu dan Orang Asli (60%), Tionghoa (30%), Tamil (6,4%), lainnya (2%)

Singapura

Tionghoa (76%), Melayu (15%), Indo-Arya (7%), lainnya (2%)

 

 

 

  • Agama

Agama yang dianut oleh penduduk Asia Tenggara sangat beragam dan tersebar di seluruh wilayah. Agama Buddha menjadi mayoritas di ThailandMyanmar, dan Laos serta Vietnam dan Kamboja. AgamaIslam dianut oleh mayoritas penduduk di IndonesiaMalaysia, dan Brunei dengan Indonesia menjadi negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Agama Kristen menjadi mayoritas di Filipina. DiSingapura, agama dengan pemeluk terbanyak adalah agama yang dianut oleh orang Tionghoa seperti BuddhaTaoisme, dan Konfusianisme.

Walau begitu, di beberapa daerah, ada kantong-kantong pemeluk agama yang bukan mayoritas seperti Hindu di Bali dan Kristen di Maluku dan Papua atau Islam di Thailand dan Filipina bagian selatan.

Prinsip-prinsip Utama ASEAN

  • Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
  • Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
  • Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
  • Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
  • Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
  • Kerjasama efektif antara anggota

LOGO ASEAN

Membawa arti ASEAN yang stabil, aman, bersatu dan dinamik. Warna logo ada 4 yaitu biru, merah, putih dan kuning. Warna tersebut merupakan warna utama lambang negara-negara ASEAN. Warna biru melambangkan keamanan dan kestabilan. Merah bermaksud semangat dan dinamisme sedangkan putih menunjukkan ketulenan dan kuning melambangkan kemakmuran. Sepuluh tangkai padi melambangkan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bulatan melambangkan kesatuan ASEAN.

 

 

 

 

 

 

 

B. NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN

PETA ASEAN

 
a. Indonesia

Luas negara                 : 1.904.570 km2
Ibu Kota                      : Jakarta
Batas Wilayah             :
Utara   : Singapura, Laut Cina Selatan, Malaysia, Selat Malaka dan Samudera Pasifik
Timur   : Papua Nugini
Selatan : Samudera Hindia
Barat   : Samudera Hindia

Merdeka                                                          : Tanggal 17 Agustus 1945
Kepala Negara dan Pemerintahan                   : Presiden
Bahasa Resmi                                                  : Bahasa Indonesia
Mata Uang                                                      : Rupiah
Lagu Kebangsaan                                           : Indonesia Raya
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Bertani
Agama Resmi : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu

b. Malaysia
Luas negara                 : 332.556 km2
Ibu Kota                      : Kuala Lumpur
Batas Wilayah
Utara   : Thailand dan Laut Cina Selatan
Timur   : Laut Sulu dan Indonesia
Selatan : Singapura dan Indonesia
Barat   : Selat Malaka

Merdeka                                                          : Tanggal 31 Agustus 1956
Bentuk Pemerintahan                                      : Kerajaan Konstitusional
Kepala Negara : Yang Dipertuan Agung (Raja), Pemerintahan : Perdana Menteri
Bahasa Resmi                                                  : Bahasa Melayu
Mata Uang                                                      : Ringgit
Lagu Kebangsaan                                           : Negaraku
Merupakan negara penghasil Timah terbesar di Dunia

c. Singapura
Luas negara                 : 622 km2
Ibu Kota                      : Singapura
Batas Wilayah
Utara   : Selat Johor
Timur   : Selat Karimata
Selatan : Selat Singapura
Barat   : Selat Malaka

Merdeka                                                          : Tanggal 9 Agustus 1965
Bentuk Pemerintahan                                      : Republik
Kepala Negara                                                : Presiden,Kepala Pemerintahan PerdanaMenteri
Bahasa Resmi                                                  : Bahasa Inggris
Mata Uang                                                      : Dolar Singapura
Lagu Kebangsaan                                           : Majulah Singapura
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Industri dan Perdagangan

d. Filipina
Luas negara                 : 300.000 km2
Ibu Kota                      : Manila
Batas Wilayah
Utara   : Laut Filipina
Timur   : Samudera Pasifik
Selatan : Laut Sulawesi dan Laut Sulu
Barat   : Laut Cina Selatan

Merdeka                                                          : Tanggal 4 juli 1946
Bentuk Pemerintahan                                      : Republik
Kepala Negara                                                :Presiden,Kepala pemerintahan Perdana Menteri
Bahasa Resmi                                                  : Tagalog dan Inggris
Mata Uang                                                      : Peso
Lagu Kebangsaan                                           : Lupang Hinirang
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Pertanian

e. Thailand
Luas negara                 : 514.000 km2
Ibu Kota                      : Bangkok
Batas Wilayah
Utara   : Laos dan Myanmar
Timur   : Kamboja dan Laos
Selatan : Teluk Siam dan Malaysia
Barat   : Samudera Hindia dan Myanmar

Merdeka                                                          : (tidak pernah dijajah bangsa Asing)
Bentuk Pemerintahan                                      : Kerajaan
Kepala Negara dan Pemerintahan                   : Raja dan Perdana Menteri
Bahasa Resmi                                                  : Bahasa Thai
Mata Uang                                                      : Bath
Lagu Kebangsaan                                           : Leng Chard Thai
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Bertani
Dijiluki “Lumbung Padi Asia”

f. Brunei Darussalam
Luas negara                 : 5.776 km2
Ibu Kota                      : Bandar Seri Begawan
Batas Wilayah
Utara   : Laut Cina Selatan
Timur   : Malaysia
Selatan : Malaysia
Barat   : Serawak

Merdeka                                                          : Tanggal 1 Januari 1984
Bentuk Pemerintahan                                      : Kesultanan
Kepala Negara dan Pemerintahan                   :Sultan
Bahasa Resmi                                                  : Melayu
Mata Uang                                                      : Dollar
Lagu Kebangsaan                                           : Allah Peliharalah Sultan
Perekonomian bergantung pada hasil tambang minyak bumi.

g. Vietnam
Luas negara                 : 329.707 km2
Ibu Kota                      : Hanoi
Batas Wilayah             :
Utara   : RRC
Timur   : Laut Cina Selatan
Selatan : Laut Cina Selatan
Barat   : Kamboja dan Laos

Merdeka                                                          : Tanggal 21 Juni 1945
Bentuk Pemerintahan                                      : Republik Sosialis
Kepala Negara dan Pemerintahan                   : Presiden dan Perdana Menteri
Bahasa Resmi                                                  : Bahasa Vietnam
Mata Uang                                                      : Dong
Lagu Kebangsaan                                           : Forward Soldier
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Bertani
Terbagi menjadi dua, Vietnam Utara dan Selatan yang terlibat perang saudara lebih dai 20 tahun, dan pada tanggal 29 April 1975 Viatnam disatukan kembali

h. Laos
Luas negara                 : 236.800 km2
Ibu Kota                      : Vientiane
Batas Wilayah
Utara   : RRC
Timur   : Vietnam
Selatan : Thailand dan Kamboja
Barat   : Myanmar dan Thailand

Kepala Negara dan Pemerintahan                   : Presiden dan perdana Menteri
Bentuk Pemerintahan                                      : Republik
Bahasa                                                             : Bahasa Lao, Perancis, Inggris
Mata Uang                                                      : New Kip
Lagu Kebangsaan                   : Sad Lao Tang Te Deur Ma Khun Sulu Sa You Nie Asie
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Pertanian

 

i. Myanmar
Luas negara                 : 676.552 km2
Ibu Kota                      : Yangon (Rangoon)
Batas Wilayah
Utara   : RRC
Timur   : Thailand dan Laos
Selatan : Teluk Benggala dan Laut Andaman
Barat   : Bangladesh

Merdeka                                                          : Tanggal 4 Januari 1948
Bentuk Pemerintahan                                      : Republik
Kepala Negara dan Pemerintahan                   : Presiden dan Perdana Menteri
Bahasa Resmi                                                  : Bahasa Birma
Mata Uang                                                      :Kyat
Lagu Kebangsaan                                           : Our Free Homeland
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Pertanian dan Perkebunan

 

j. Kamboja
Luas negara                 : 181.040 km2
Ibu Kota                      : Phnom Penh
Batas Wilayah
Utara   : Thailand dan Laos
Timur   : Vietnam
Selatan : Teluk Siam
Barat   : Thailand

Merdeka                                                          : Tanggal 9 November 1959
Bentuk Pemerintahan                                      : Republik
Kepala Negara dan Pemerintahan                   : Presiden dan Perdana Menteri
Bahasa Resmi                                                  : Bahasa Khmer
Mata Uang                                                      : Riel Kamboja
Lagu Kebangsaan                                           : Our Country
Mata Pencaharian sebagian besar Penduduk : Pertanian

 

 

  1. Perkembangan ASEAN :

Timor Leste

Negara baru Timor Leste, yang dulunya merupakan sebuah provinsi Indonesia, kini mendapatkan status pemerhati (observer) dalam ASEAN, setelah menuai protes dari berbagai negara ASEAN yang tidak mendukung masuknya Timor-Leste ke ASEAN, atas dasar rasa hormat kepada Indonesia. Awalnya, Myanmar menentang pemberian status observer kepada Timor-Leste karena dukungan Timor-Leste terhadap pejuang pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi.

Sejak restorasi kemerdekaan Timor-Leste pada Mei 2002, ASEAN telah banyak membantu Timor-Leste. Timor-Leste telah diundang untuk hadir dalam beberapa pertemuan ASEAN. Meskipun begitu, Timor-Leste masih tetap berstatus observer. Mantan Menlu Timor Leste yang sekarang menjadi Presiden, Ramos Horta, pernah menyatakan tidak berminat menjadi anggota ASEAN, karena Timor-Leste dinilai bukan negara Asia (Tenggara), melainkan negara Pasifik atau Australia. Berbeda dengan rekannya Xanana Gusmao yang menyatakan bahwa akan lebih menguntungkan bagi Timor Leste apabila berafiliasi dengan ASEAN dibandingkan dengan apabila bergabung dengan Pacific Islands Forum.

Perkembangan terakhir mengindikasikan bahwa Timor-Leste sangat berminat untuk menjadi anggota ASEAN. Bahkan Pemerintah Timor-Leste melalui Kementerian Luar Negerinya telah menargetkan bahwa Timor-Leste akan menjadi anggota ASEAN pada tahun 2012, hal ini sangat di dukung oleh pemerintah Indonesia juga negara-negara anggota ASEAN lainnya seperti FilipinaMalaysiaThailandSingapuradan lain-lain. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Timor-Leste juga telah membuka Sekretariat Nasional ASEAN di Dili pada awal bulan Februari 2009, dimana sekretariat ini akan berfungsi untuk mempersiapkan tahapan-tahapan menjadi keanggotaan ASEAN.

Kerjasama ASEAN dengan India

India menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi Mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002 para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.

Hubungan kerja sama Indonesia-India di bidang ekonomi dan perdagangan mulai timbul seiring dengan adanya upaya-upaya ke arah kerja sama antara ASEAN dan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) untuk menuju kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia. Secara lebih konkret lagi, hubungan dan kerja sama yang lebih dekat telah terwujud dalam hubungan kemitraan antara ASEAN dan India melalui format pertemuan tingkat tinggi ASEAN+1 (India), di mana pertemuan keduanya diadakan di Bali pada bulan Oktober 2003 lalu.

Piagam ASEAN yang pada tanggal 15 Desember 2008 resmi diberlakukan, memberi denyut baru kepada kerja sama ASEAN terutama dalam bidang politik dan keamanan maupun sosial dan masyarakat. Piagam tersebut menjadi dasar bagi kelanjutan perkembangan masyarakat ASEAN dan memberi payung hukum kepada perhimpunan ini. Piagam tersebut juga memberikan pengakuan kepada negara-negara ASEAN mengenai kekuatan hukum, demokrasi dan pemerintahan yang baik dan merencanakan pembentukan lembaga Hak Asasi Manusia, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia antarpemerintahan ASEAN (AICHR).

Dibentuknya Komisi Perwakilan Permanen (CPR) Negara-negara anggota ASEAN di Jakarta merupakan langkah penting bagi terciptanya kerja sama yang baik secara institusional. Melalui hal itu dimungkinkan, negara-negara di luar ASEAN mengakreditasi Duta Besar mereka di ASEAN. Sebagai wakil dari Jerman, tugas tersebut diemban oleh Duta Besar Jerman yang bertugas di Indonesia, Dr. Norbert Baas

Pemerintah Republik Federal Jerman menilai hubungan yang telah berlangsung lama dan erat antara Jerman dan ASEAN sangat berarti dan menyatakan kesediaannya membantu pengembangan dan penguatan hubungan antara UE-ASEAN. Sudah sejak Uni Eropa di bawah kepemimpinan Jerman pada tahun 2007, kedua kawasan ini telah menyetujui untuk mempererat hubungan mereka. “Deklarasi Nürnberg” oleh para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dan ASEAN merupakan kesepakatan yang menjadi landasan untuk memperdalam kemitraan Uni Eropa dengan ASEAN. Jerman mendukung proses integrasi regional di Asia Tenggara dan oleh karena itu Jerman antara lain mendukung usaha penguatan lembaga-lembaga ASEAN. Bersama-sama dengan Sekretariat ASEAN di Jakarta, sejak awal tahun 2008 Pemerintah Jerman bekerja sama dalam salah satu proyek pengembangan InWEnt (Internationalen Weiterbildung und Entwicklung). Untuk jangka waktu 2008 – 2010 Jerman menyediakan dan sejumlah lima juta Euro bagi pelaksanaan proyek pelatihan seperti bimbingan bagi pegawai dan pimpinan di Sekertariat ASEAN.

BAB III

KESIMPULAN

Dari hasil pencarian data mengenai pembangunan selama lima tahun terakhir di Indonesia dan ASEAN, dapat diketahui bahwa :

  • Dalam sektor Pendidikan, Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya terdapat cukup besar perkembangan dan pembangunan yang terjadi walaupun tidak memungkiri bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dalam pelaksanaan pembangunannya di Indonesia. Tentunya dengan dukungan dan bantuan dari semua pihak, karena tujuan dan proses pembangunan tidak dapat terjadi dengan baik jika hanya dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu. Selain itu, sistem yang ada juga harus menunjang pembangunan yang direncanakan, karena kelima sektor kehidupan tersebut adalah aspek yang fundamental bagi masyarakat Indonesia.
  • ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Dari data-data yang tersaji, dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan-kesamaan antar Negara anggota, seperti mata pencaharian penduduk dan Suku-suku yang ada dikarenakan oleh letak geografis yang mengakibatkan kemiripan iklim dan keadaan alam di masing-masing Negara.

Daftar Pustaka

http://bumikupijak.com/article/knowledge/perkembangan-hukum-di-indonesia.html

http://gp-ansor.org/4168-16022008.html

http://h45ibuan.blogspot.com/2009/03/sejarah-berdirinya-asean.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara

http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-bangsa_Asia_Tenggara

http://indo-sing.dinogroups.com/modules/vblog/vblog001a.cfm?view_detail=%23%22![%20%0A&backaction=dashboard&m_id=me&tn10Rdf=yes&comid=b9La0YsPS7zXah8DYw59&counter_dg=newdetectcount

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Survei_Indonesia

http://www.diknas.go.id

http://www.elvinmiradi.com/pendapatan-perkapita-indonesia-2010/index.html

http://www.jakarta.diplo.de/Vertretung/jakarta/id/07_20ASEAN/ASEAN.html

kompas.com

Mariyem, dkk. 2010. PAKEM IlmuPengetahuan Sosial SD. Surakarta: CV Teguh Karya

 

silahkan berikan komentar / tanggapan..

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog Orang yang Terasing

Islam, Ahlussunnah,asing,manhaj,ibnujafar86,terasing,pengembara

3WD's Blog

If we want a different life, don't be afraid to make a different decision.

SMS

Suara Media Sejahtera

Berjuang Pantang Menyerah

Just another WordPress.com weblog

Ma'had Utsman Bin Affan - JAKARTA

Program Bahasa arab & Studi Islam

Cococokie's Jar

What cookie can you find in this jar?

The works of Wiryanto Dewobroto

as structural engineer, lecturer and writer

mentaridicelahsabit

The soul would have no rainbow, if the eyes had no tears. (an Indian aphorism)

Zona CahayaMata

Berpikir... Berkarya...Menapaki Jejak Kehidupan dalam Wacana....Saya harus tulis isi kepala saya. Kalau tidak, hanya akan memenuhi kepala tanpa jadi apa apa...

Puisi adalah Hidupku

Tulisan Merupakan Gambaran Hati

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d blogger menyukai ini: